Thursday, 29 June 2017
   

Statistik

Anggota: 33086
Berita: 128
Pranala: 3
Pengunjung: 4294136
.
Seminar Internasional ke-8 PDF Cetak E-mail
Ditulis Oleh Kutut Suwondo   
Tuesday, 02 October 2007
Rangkuman Hasil Seminar Internasional Ke Delapan Dinamika Politik Lokal Di Indonesia :

“Penataan Daerah (Territorial Reform) dan Dinamikanya”

Wacana tentang penataan daerah sebenarnya sudah ada sejak Jaman Kolonial Belanda. Pada tanggal 23 Juli 1903 undang-undang mengenai desentralisasi pemerintahan Hindia Belanda , yang bernama De Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-Indie, berhasil diterima sidang Twee de Kamer dan diundangkan dalam Staatsblad van Het Koninkriijk Der Nederlander tahun 1903 No 219 yang dikenal sebagai Decentralisatie Wet 1903 (Wignjosoebroto, 2004) . Hampir seratus tahun kemudian, dengan munculnya UU No. 22 Tahun 1999, wacana desentralisasi atau penataan daerah, baru mulai ramai diperdebatkan dan diwujudkan kembali oleh masyarakat terutama di luar Jawa.

 

Terlepas dari ide negara untuk meredam kemungkinan munculnya gerakan separatis dan ketidakpuasan daerah terhadap pusat, munculnya UU No. 22 Tahun 1999 telah membawa perubahan yang luar biasa. Sejak 1998 sampai April 2007, tercatat tujuh provinsi baru, 154 kabupaten baru, dan 26 kota baru (Depdagri 2007). Namun demikian dampak dari munculnya provinsi, kabupaten, dan kota yang baru dibentuk tersebut belum terlalu jelas. Sebagian besar elite politik pusat merasa bahwa pembentukan daerah baru tersebut banyak yang berdampak negatif, seperti inefisiensi pelayanan publik, konflik antar daerah, menguatnya etnocentrisme dan sektarianisme (kelompok keagamaan), menguatnya feodalisme, disamping juga beban negara menjadi lebih besar untuk membiayai daerah-daerah baru. Namun dipihak elite lokal, pembentukan daerah baru dianggap berdampak positif, seperti menguatnya eksistensi etnis, adanya perasaan lepas dari perlakuan tidak adil dari daerah induk, pelayanan publik yang lebih dekat, dan lain-lain.

Wacana yang kontroversial tersebut semakin menguat pada akhir-akhir ini, namun belum ada solusi pasti untuk memperbaiki situasi tersebut. Kenyataan tersebut mendorong Yayasan Percik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam semua permasalahan pemekaran daerah tersebut, dalam satu Forum Seminar Internasional Politik Lokal di Indonesia, yang pada dasarnya, seminar tersebut sudah merupakan tradisi bagi Percik untuk melaksanakannya secara rutin.

Seminar Internasional ke Delapan kali ini mengambil tema “Penataan Daerah (Territorial Reform) dan Dinamikanya”. Seperti lima tahun terakhir Seminar Internasional Politik Lokal dilaksanakan di Kampung Percik, Salatiga. Seminar kali ini diikuti oleh 75 peserta (diluar panitia lokal), yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Padang, Pontianak, Banjarmasin, Kendari, Sulawesi Tenggara, Makasar, Mataram, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Serang, dan Salatiga. Selain itu juga hadir tiga orang peneliti dari Belanda.

Seminar kali ini akan dilaksanakan sejak tanggal 17 sampai 19 Juli 2007, dengan membahas 38 makalah dan satu makalah dari pemberi “Nada Dasar” ( Keynote-Speaker ). Sesudah Seminar Internasional ini berakhir, dilanjutkan dengan acara “ Roundtable Discussion ” selama satu hari (tanggal 20 Juli 2007) yang akan diikuti oleh beberapa peserta Seminar Internasional ke Delapan dan ditambah dengan peserta baru. Rountable Discussion ini akan membahas tema yang masih terkait dengan seminar yang baru saja selesai yaitu “Mengembangkan Kebijakan Penataan Daerah Yang Peka Terhadap Perspektif Lokal”. Acara Rountable Discussion ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan beberapa temuan dan pemikiran yang muncul selama Seminar Internasional Ke Delapan. Diharapkan hasil diskusi dari temuan dan pemikiran Seminar Internasional ke Delapan tersebut dapat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan penataan daerah atau Territorial Reform (untuk selanjutnya hanya akan disebut sebagai Penataan Daerah).

Dengan rangkaian acara tersebut maka Seminar Internasional ke Delapan ini dapat memberi manfaat bagi:

(a). Pengembangan pemahaman tentang makna Penataan Daerah beserta dinamika yang menyertainya.

(b). Pengembangan konsep dan strategi untuk melaksanakan penataan daerah secara lebih bertanggung jawab.

(c). Pengembangan kesepakatan kerjasama institutional atau kerjasama individual peserta seminar, di dalam proses-proses penataan daerah yang dapat lebih mensejahterakan rakyat.

Pelaksanaan Seminar Internasional ke Delapan ini dapat dibagi kedalam empat topik pembahasan yaitu: Topik 1: Tentang “Cakupan Pengertian tentang Penataan Daerah”; Topik 2: Tentang “Penataan Daerah Di Aras Lokal”; Topik 3: Tentang “Penataan Daerah di Aras Regional”; dan Topik 4: Tentang “Penataan Daerah di Aras Sub Regional”. Ke empat topik bahasan tersebut dibagi kedalam delapan sesi diskusi.

Uraian dibawah ini merupakan beberapa rangkuman hasil diskusi yang secara intens dibahas dalam masing-masing sesi.

1. Makna Penataan Daerah dan Dinamika Implementasinya

Penataan Daerah merupakan wacana yang digunakan oleh para penguasa namun dengan pemahaman yang berbeda-beda. Pada massa Kolonial Hindia Belanda konsep Penataan Daerah dimaknai sebagai usaha untuk mengatur kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda yang terlalu luas, demi untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan proses over eksploitasi sumber daya alam. Pada masa Sukarno konsep Penataan Daerah dikembangkan dalam rangka nation building untuk memperoleh pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Pada masa Suharto konsep Penataan Daerah dimaknai sebagai usaha untuk mensukseskan program-program “pembangunan ekonomi” yang disertai dengan usaha untuk melakukan kontrol secara institusional dan menyeluruh baik pada aras provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan sampai aras individu.

Pada masa Orde Baru inilah konsep Penataan Daerah lebih ditekankan pada proses pengintegrasian yang utuh dan penunggal-ikaan semua aspek kehidupan rakyat menuju pengamanan konsep NKRI, sekalipun harus mengorbankan kenyataan akan kebhinekaan atau heterogenisasi sosial budaya Bangsa Indonesia. Dengan demikian maka pada masa itu Indonesia selaku Bangsa mempunyai masalah serius dalam Penataan Daerah. Melalu mesin birokrasi dan TNI pihak Orde Baru yang seharusnya netral menjadi mesin yang membela kepentingan elite dan partai tertentu dengan dalih penataan daerah menuju pengamanan NKRI. Semua perbedaan dan kenyataan kebhinekaan ditutup dan diabaikan.

Jatuhnya Rejim Suharto dan munculnya Era Reformasi, tidak hanya menyebabkan jebolnya “tanggul” kemunafikan tentang kenyataan kebhinekaan tetapi juga menyebabkan jebolnya “tanggul” rasa ketidakpuasan daerah terhadap perlakuan yang tidak adil oleh pusat diberbagai bidang kehidupan. Pada masa inilah konsep Penataan Daerah dimaknai sebagai suatu proses untuk mengekspresikan ketidakpuasan daerah, dengan lebih memaknainya sebagai pemecahan ( Seccession dan Partition ) katimbang penggabungan ( Amalgamation ). Munculnya pemaknaan konsep semacam ini tidak lepas dari kompromi politik pihak pusat (terutama TNI) yang mencoba membuka kran kebebasan sejauh tidak mengembangkan gerakan separatis. Sejak saat itulah Konsep Penataan Daerah juga memperoleh pemaknaan yang kurang tepat. Bedanya, kalau pada masa sebelumnya, pemaknaan dimonopoli oleh kekuasaan pusat maka pada Era Reformasi ini pemaknaan lebih banyak dilakukan oleh elite daerah. Lebih runyam lagi, pelaksanaan dari Penataan Daerah tersebut dinilai lebih banyak kegagalannya terutama dilihat dari sudut pandang kesejahteraan rakyat.

Pada masa ini kegagalan pelaksanaan Penataan Daerah disebabkan oleh banyak sebab (seperti: money politics , menguatnya politik identitas dan primordialisme, free riders dan rent seekers , dll), namun secara teoritis dapat dikatakan kegagalan tersebut disebabkan oleh kuatnya pengaruh pola pikir Public Administration School (PAS) di kalangan pembuat keputusan Indonesia baik di aras pusat maupun daerah. Pola pikir PAS yang memang cenderung bersifat yuridis formal ini seringkali justru melupakan dan mengabaikan kenyataan adanya persoalan-persoalan nyata di daerah yang menyangkut etnisitas, heterogenisasi agama, potensi SDM dan SDA, demensi spasial, kondisi ekonomi, struktur sosial, sistem budaya, politik lokal, dan masalah bioregion (yang tidak mungkin dipotong-potong oleh batas administrasi)

Konsep Penataan Daerah pada saat ini masih cenderung hanya dimaknai sebagai: administrative decentralization, financial decentralization, territorial decentralization, dan political decentralization , namun tidak memaknainya sebagai cultural decentralization. Kegagalan Kasus Penataan Daerah yang terjadi di Aceh merupakan contoh diabaikannya makan desentralisasi kebudayaan di aras daerah. Di dalam hal ini institusi lokal, nilai-nilai (kearifan) lokal, dan sturktur budaya lokal harus menjadi perhatian utama di dalam melaksanakan Penataan Daerah.

Konsep Penataan Daerah nampaknya juga tidak bisa dilepaskan dari makna penataan dan pengembangan institusi baik di aras pusat maupun daerah. Pengembangan institusi ini meliputi pengembangan institusi politik (seperti partai, masyarakat sipil, dan institusi pembuat kebijakan), pengembangan institusi sosial-ekonomi (seperti modal sosial, jaring pengaman sosial, dan institusi sosial lain), dan institusi budaya. Pada akhirnya pengembangan institusi ini harus dapat bersinergi termasuk dengan pemerintahan agar Penataan Daerah dapat berjalan baik.

Proses Penataan Daerah nampaknya tidak harus menjadi suatu konsep final yang dapat menyelesaikan permasalahan di daerah. Hal ini disebabkan tujuan Penataan Daerah tidak bisa ditetapkan secara sepihak, namun harus melihat semua kepentingan yang ada. Dengan demikian maka Penataan Daerah harus berlangsung sebagai proses institutionalisasi tatanan politik dan sekaligus merupakan proses transformasi kelembagaan yang terjadi dalam ruang dan waktu tertentu. Di dalam hal ini keberhasilan Penataan Daerah juga sangat ditentukan oleh adanya kesadaran akan adanya environmental constraint (norma, struktur dan unit organisasi baru, prosedure, sanksi, dll) dan adanya kemauan dan partisipasi bersama untuk melakukan collective designing.

2. Konsep dan Permasalahan Implementasi Penataan Daerah

Pentaan Daerah yang dapat dimaknai sebagai desentralisasi (yang masih dapat dibedakan menjadi devolusi, dekonsentrasi, delegasi, privatisasi, dll) atau pemekaran wilayah oleh para perancang di aras pusat sebenarnya diberi batasan yaitu harus tetap dalam wadah atau “tunduk” pada makna NKRI. Dengan demikian NKRI dianggap sesuatu konsep yang sudah final dan tidak dapat diganggu gugat. Namun demikian sejumlah intelektual dan elite daerah menganggap bahwa NKRI adalah suatu political construction dan social construction sehingga NKRI dianggap belum final. Dari sini maka wacana yang kemudian menonjol adalah munculnya konsep federalisasi, separatis, memisahkan diri, atau bahkan merdeka sebagai alternatif pilihan. Dari sini munculah sejumlah masalah di dalam implementasinya.

Berkaitan dengan hal di atas maka pemaknaan lain yang juga menimbulkan permasalahan di dalam implementasi Penataan Daerah adalah adanya kontroversi yang di satu pihak menganggap Penataan Daerah (yang lebih bermakna pemecahan) adalah jalan keluar dari perasaan tidak puas daerah oleh adanya perlakuan tidak adil dan proses-proses peminggiran daerah. Di lain pihak ada anggapan bahwa Penataan Daerah (pemecahan) hanya menjadi beban pemerintah pusat dan menjadi ajang mencari keuntungan bagi elite daerah.

Semua konsepsi (dan pemaknaan) Penataan Daerah (Pemekaran Daerah) yang memunculkan permasalahan di dalam implementasinya menjadi semakin kompleks ketika aspek-aspek kedaerahan (etnisitas) mendominasi pelaksanaan penataan daerah. Pada kenyataannya banyak proses pemekaran (pemecahan) menjurus kepada bentuk-bentuk etnosentrisme baru. Wacana pembentukan provinsi baru selalu terkait dengan makna etnosentrisme, demikian pula wacana putra daerah yang memang belum terlalu jelas namun lebih diwarnai oleh etnosentrisme. Dengan demikian maka hasil akhir Penataan Daerah (Pemekaran Daerah) adalah semakin menguatnya etnosentrisme yang apabila tidak berhati-hati akan memunculkan konflik antar etnis (dan antar agama) pada masa mendatang.

Kenyataan di sebagian besar wilayah pemekaran adalah kegagalan apabila diukur dengan indikator yang lebih bersifat ekonomis. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa Kinerja Anggaran di Wilayah Pemekaran hanya 38% yang lebih baik dari Kinerja Anggaran di Wilayah Induk; Kinerja PDRB di Wilayah Pemekaran juga hanya 38% yang masuk katagori “lebih baik” dari pada Wilayah Induk; Kinerja Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Pemekaran hanya 47% yang masuk katagori “lebih baik” dari pada Wilayah Induk. Gambaran ini menunjukkan bahwa Penataan Daerah (pemekaran) bukanlah solusi ampuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Dengan demikian perlu dicari solusi baru yang terkait dengan proses “konsolidasi” yang lebih tepat. Namun demikian hasil diskusi menunjukkan bahwa konsolidasi yang bermakna Penggabungan Daerah juga belum dapat menjadi jalan keluar yang baik. Selain itu Penggabungan Wilayah menjadi sulit dilakukan selain belum ada niat bersama dari rakyat untuk bergabung juga secara faktual Indonesia memang lebih mencirikan keheterogenan di berbagai aspek.

Salah satu jalan lain yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan Pemekaran Daerah adalah dengan mendasarkan pada aspek penguasaan dan penataan lahan dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Di sini yang ditekankan bukan pemilikan tetapi penguasaan; di sini juga diperlukan adanya aktor yang mampu mengelola dengan jujur; diperlukan juga aturan pengelolaan dan lokasi pengelolaan SDA yang jelas; juga diperlukan suatu kesepakatan dan semangat kelestarian lingkungan. Semua persyaratan ini bermuara pelunya dibangun institusi dan perubahan pandang yang lebih tepat. Permasalahannya penerapan dari tawaran ini memang harus memperoleh dukungan dan kesadaran baik dari pihak pemerintahan, elite, maupun rakyat.

3. Permasalahan dan Dinamika Penataan Daerah di Aras Nasional

Penataan Daerah (Pemekaran Daerah) yang terjadi selama ini dirasakan kurang menghadirkan makna negara di daerah. Kehadiran negara di daerah nampaknya perlu lebih diperjelas seperti: pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan infrastruktur kesejahteraan lain. Dengan cara ini maka proses-proses peminggiran daerah atau perlakuan yang tidak adil terhadap daerah menjadi tidak ada. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa Pemekaran Daerah memang merupakan suatu proses pemaknaan kerangka integrasi nasional. Dengan cara ini maka Pemekaran Daerah tetap dapat diwadahi dalam kerangka NKRI. Secara teoritis dan filsafati semua konsepsi di atas sudah ada namun justru di dalam implementasinya seringkali terkendala oleh berbagai tindakan yang tidak terpuji dan juga bertentangan dengan ide kesejahteraan rakyat dalam wadah NKRI.

Pemekaran nampaknya tidak bisa ditolak karena muncul dari bawah baik karena adanya keinginan dari rakyat di daerah namun lebih banyak oleh adanya kemampuan elite lokal untuk menggerakkan semua potensi dan loby untuk memekarkan diri. Sejumlah alasan dapat dikemukakan, namun kalaupun ada alasan-alasan yang dikemukakan seringkali lebih mementingkan elite lokal.

Beberapa usaha pemekaran tidak menunjukkan adanya perubahan di segala aspek. Semua penindasan dan peminggiran di Luar Jawa (NTB), nampaknya tidak mengalami perubahan apapun. Lebih-lebih kalau dilihat dari aspek kesejahteraan rakyat nampaknya tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Yang paling diuntungkan adalah tetap elite lokal, bahkan dengan adanya Pemekaran Daerah jalan untuk mengeksploitasi (over eksploitasi) sumber daya alam yang melupakan aspek pelestarian daerah menjadi semakin bebas. Dengan demikian maka yang lebih merasakan manfaat adanya Pemekaran Daerah adalah elite politik dan pengusaha dari Jakarta. Untuk itu maka konsep dan implementasi Pemekaran Daerah nampaknya perlu ditinjau dan diperbaiki dengan lebih mengorientasikan pada kesejahteraan rakyat di daerah. Jangan sampai konsep Pemekaran Daerah hanya merupakan replika exploitasi dan kontrol yang sangat kuat yang selama ini dilakukan oleh Rejim Orde Baru.

Sejumlah wilayah nampaknya menunjukkan bahwa setelah Pemekaran Daerah justru pertentangan (konflik) etnis menjadi lebih kentara dan meluas. Persaingan yang semakin kentara ini selain disebabkan oleh pengkotakan yang ada juga oleh menguatnya perasaan se etnis. Untuk itu diperlukan suatu media penengah yang dapat dipercaya. Institusi pemerintahan, Partai, LSM, ataupun institusi baru sebenarnya dapat menjadi institusi penengah, persoalannya adalah mampukah institusi tersebut mempunyai integritas yang dipercaya oleh etnis yang ada. Selain itu institusi yang bersangkutan juga harus mampu memanfaatkan nilai-nilai lokal tertentu yang dapat meredakan kompetisi antar etnis.

Berdasar permasalahan yang muncul di dalam implementasi Konsep Otonomi Daerah, dilihat dari sudut nasional nampak bahwa aspek etnisitas nampaknya belum terlalu dibahas dan disadari oleh para pembuat konsep Penataan Daerah. Etnisitas sebenarnya sudah banyak diteliti oleh peneliti dari dalam dan luar negeri (juga tentang agama). Tetapi ketika ilmuwan sosial merancang kebijakan negara, aspek etnisitas menjadi tidak muncul atau diabaikan. Dengan kata lain etnisitas dan agama menjadi pokok yang harus mendasari pemikiran Penataan Daerah. Kekosongan tentang wacana etnisitas ini disatu sisi justru dimanfaatkan oleh ektor (elite) untuk memanfaatkan (memobilisasi) persoalan etnisitas (dan agama) demi kepentinagn politiknya. Di lain pihak, etnisitas memang pada kenyataannya sudah ada bahkan dibutuhkan oleh rakyat.

4. Permasalahan dan Dinamika Penataan Daerah di Aras Regional-Provinsial

Di lihat dari aspek Regional-Provinsional, makna pemekaran menunujukkan adanya keinginan yang jelas lebih memperhatikan kepentingan daerah. Di sini pemekaran harus selalu mengakomodasi kepentingan dan identitas lokal. Rentang kendali harus diperpendek sehingga partisipasi publik dapat lebih efektif, dan ujungnya adalah kesejahteraan rakyat.

Masalahnya idiologi pemekaran tersebut seringkali hanya dijadikan jargon untuk mobilisasi massa oleh elite lokal. Pelibatan masyarakat lokal dalam proses pemekaran menjadi tidak penting. Oleh sebab itu maka pola pengambilan pendapat seluruh rakyat (semacam referendum) perlu dipikirkan sebelum suatu wilayah diusulkan untuk dimekarkan.

Pembentukan kabupaten-kabupaten baru seringkali mempunyai agenda yang pada akhirnya membentuk Provinsi Baru. Permasalahannya ada wilayah yang secara kesejarahan (adanya ingatan kolektif) sudah lama bermaksud untuk membentuk Provinsi (Luwu). Namun karena aspek kesejarahan juga, menyebabkan ide untuk membentuk provinsi tidak pernah memperoleh dukungan dari elite politik pusat dan pemerintah pusat. Di wilayah lain (Flores), proses pembentukan Provinsi memperoleh dukungan dari pusat dan dari rakyat. Selain itu potensi SDA dan SDM Flores yang memang tinggi menyebabkan proses pembentukan provinsi memperoleh peluang yang besar. Sayang bahwa perbedaan kepentingan antar daerah (termasuk perbedaan elitenya) menyebabkan proses pembentukan provinsi agak terhambat.

Perbedaan pandang antar elite di aras regional juga terjadi tidak hanya antar kabupaten/kota namun juga bisa terjadi konflik kepentingan antara elite provinsi dengan elite kabupaten/kota. Masuknya Investor dari Jakarta ke Kendari yang menggunakan media kekuasaan elite (Pemerintah) Provinsi pada akhirnya menimbulkan konflik antar elite (pemerintahan) di aras Provinsi dan Kabupaten. Demikian pula proses pemisahan SemenPadang dari Semen Gresik menunjukkan adanya konflik kepentingan antara Elite daerah dan pusat.

Gambaran pemekaran Daerah dilihat dari sudut Provinsi nampaknya selalu terkait dengan Politik Identitas kesukuan dan Politik Elite baik di aras regional maupun nasional. Oleh sebab itu Pemaknaan konsep Penataan Daerah dan implementasinya sudah seharusnya melibatkan elite dan rakyat secara bersinergi dengan tetap memperhatikan identitas masing-masing wilayah.

5. Permasalahan dan Dinamika Penataan Daerah di Aras Sub Regional

Permasalahan Penataan Daerah di Aras Sub Regional nampaknya lebih banyak berkaitan dengan penanganan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti orang miskin, perempuan, dan anak-anak. Di dalam hal ini Ketiadaan lembaga ataupun lemahnya penataan kelembagaan di Pemerintah Kabupaten/Kota (Yogyakarta) dalam penanganan kelompok marginal dan pengarusutamaan jender menyebabkan upaya meningkatakan taraf hidup kelompok marginal tidak terfokus. Pembentukan instansi yang tidak memiliki wewenang yang cukup dan koordinasi antar lembaga yang lemah mengakibatkan tumpang tindih fungsi dan program dan kegiatan yang dapat mengangkat ( leverage ) kondisi kelompok miskin. Kondisi semacam ini menyebabkan adanya kecenderung bahwa kebijakan yang ada didominasi oleh pihak eksekutif yang kurang terkoordinasi. Lemahnya koordinasi memiliki konsekuensi terhadap penataan kelembagaan, kebijakan dan alokasi anggaran yang tumpang tindih, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran..

Proses Penataan Wilayah yang berkaitan dengan perubahan status wilayah selalu diikuti oleh asumsi bahwa peningkatan status akan diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Namun dalam kenyataannya tidak selalu terjadi (Kota Batu). Tidak adanya penyerahan aset daerah (seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan tempat wisata) oleh wilayah induk menyebabkan kesejahteraan rakyat tidak meningkat. Dengan demikian kepastian peralihan aset, personil, dan wilayah harus menjadi prasyarat sebelum dilakukan pemekaran daerah bukan hanya pemberian status dan kewenangan.

Perluasan atau pemekaran wilayah tidak hanya menyangkut masalah fisik saja, seperti perubahan garis batas wilayah ( territorial ) atau penyerahan aset daerah induk, tetapi juga berkaitan dengan masalah politik dan administrasi pemerintahan terutama kepemimpinan. Pemekaran wilayah selalu menjadi ajang pertarungan politik populis namun seringkali tidak menghasilkan tujuan secara optimal karena mereduksi banyak kepentingan masyarakat. Meskipun persyaratan administrasi, teknis dan fisik telah memenuhi syarat tetapi harus didukung oleh kemauan politik ( Political will ) dan optimalisasi dukungan stakeholder yang menjadi unsur penting dalam keberhasilan pemekaran (Bandung Barat).

Wacana Penataan Daerah di aras Sub regional memiliki implikasi terhadap siapa yang mendapatkan manfaat di aras Sub Regional. Pergulatan kepentingan antara elit dan massa, pemecahan wilayah, dan kebijakan yang memihak kepada kelompok marjinal. Permasalahannya bagaimana rentang kendali yang menjadi argumen untuk mempertahankan dan mendukung pemekaran tidak mengurangi kemanfaatan pada masyarakat umum. Oleh sebab itu penataan Daerah tetap harus memperhatikan kepentingan kelompok yang terpinggirkan.

6. Permasalahan dan Dinamika Penataan Daerah di Aras Lokal

Permasalahan dan dinamika Penataan Daerah di Aras Lokal nampaknya lebih banyak berhubungan dengan aspek etnisitas, kearifan lokal, dan elite lokal. Terlepas dari perhitungan yang menggunakan indikator ekonomis (kuantitatif), ataupun dari maraknya reent seekers (elite lokal) yang mengambil keuntungan terbesar, atau semakin beratnya beban Pemerintah Pusat, Masyarakat di aras lokal mempunyai pandangan yang berbeda tentang proses dan dampak pemekaran wilayah. Di lihat dari sudut pandang kepentingan daerah (lokal), yang dengan menggunakan indikator non ekonomi (seperti: indikator kesejahteraan, kepuasan, keamanan, kebanggaan akan etnis, dan indikator budaya lain) menunjukkan adanya kecenderungan bahwa sebagian besar masyarakat lokal merasa puas dengan adanya Pemekaran Wilayah.

Mereka merasa bahwa rentang kendali pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, keamanan, dll) menjadi lebih dekat dan murah (terlepas dari ketidak efektifan, ketidak efisienan, dan mutu pelayan publik yang rendah), mereka juga merasa secara etnis, existensi mereka menjadi lebih diakui dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk masuk dalam arena kekuasaan dan birokrasi (terlepas dari maraknya reent seekers yang dilakukan olite lokal), mereka juga merasa dapat kesempatan lebih besar untuk ikut menikmati kekayaan negara lewat turunnya DAU (terlepas dari adanya kemungkinan sebagian besar DAU dinikmati oleh elite lokal), dan terbukanya ruang partisipasi publik di aras lokal.

Walaupun dipandang dari sudut masyarakat lokal dirasakan banyak manfaat positif, namun harus diakui adanya gejala dan kemungkinan dampak yang negatif seperti: menguatnya etnosentrisme yang memungkinkan munculnya konflik antar etnis (juga antar agama); menguatnya feodalisme lokal; meraknya korupsi di aras lokal; konflik antar elite atau antar penduduk dari etnis yang sama yang muncul karena perbedaan kepentingan; dan tidak berubahnya nasib masyarakat yang terpinggirkan.

Kondisi semacam itu memang bisa memicu konflik dan bisa menggagalkan proses Penataan Daerah secara keseluruhan, namun demikian adanya kesadaran diantara elite dan penguasa lokal besarta partisipasi masyarakat memungkinkan munculnya dapak negatif tersebut dikurangi.

Dengan demikian suksesnya Penataan Daerah di pandang dari sudut masyarakat lokal atau dari aspek lokal, sangat ditentukan oleh beberapa hal diantaranya dengan: memperkuat masyarakat sipil, memperhatikan keberadaan etnis lain, membuka partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penegakkan hukum tanpa pandang bulu, memperhatikan wilayah dan kelompok yang terpinggirkan, dan memanfaatkan kearifan lokal di dalam menyelesaikan masalah. Yang menggembirakan ide ini sudah dilaksanakan oleh beberapa daerah dan elite lokal.

Sebagai penutup dapat dikemukakan bahwa dari hasil diskusi yang terjadi selama tiga hari telah memunculkan kesadaran bersama betapa kompleknya permasalahan yang muncul dan betapa pentingnya kelanjutan Pentaan Daerah. Di samping itu permasalahan kekuasaan politik elite lokal dan kuatnya politik existensi etnisitas nampaknya mewarnai seluruh proses dan dampak Penataan Daerah (Pemekaran Daerah) di aras lokal.

Pemutakhiran Terakhir ( Saturday, 13 October 2007 )
 
Berikutnya >
.

Publikasi

Polling

Darimana anda mengetahui tentang Percik ?
 
© 2017 kampoeng percik
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.