Thursday, 29 June 2017
   

Statistik

Anggota: 33086
Berita: 128
Pranala: 3
Pengunjung: 4294138
.
Otonomi Daerah PDF Cetak E-mail
Ditulis Oleh Kompas   
Tuesday, 02 October 2007

Kompas, 20 Juli 2007 

Arah Penataan Daerah Belum Jelas 

SALATIGA, KOMPAS - Indonesia memerlukan kejelasan arah yang diusung dalam pelaksanaan penataan daerah, yaitu sanggup berpikir ke dalam dan ke luar. Hal ini disebabkan hingga saat ini, penataan daerah di Indonesia belum menemukan kerangka yang bermuara pada praktik- praktik baru dan mendekati realitas.


Hal ini diutarakan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Purwo Santoso PhD, Selasa (17/7), dalam Seminar Internasional kedelapan "Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Penataan Daerah dan Dinamikanya" di Kampoeng Percik Salatiga. Masyarakat Indonesia juga belum mampu menemukan strategi yang tepat untuk menjabarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut dia, Orde Baru yang terlalu naif dalam memahami persoalan kedaerahan harus diterima apa adanya. Akan tetapi, terlepas dari kritik ini, harus diakui bahwa saat ini diperlukan desain Indonesia sebagai realitas trans-lokal.

"Pemerintah Orde Baru memiliki cukup alasan untuk tidak memberikan otonomi kepada daerah ketika mereka hanya sanggup berpikir ke dalam dan bahkan hanya mementingkan daerahnya sendiri," ujar dia.

Oleh karena itu, kata dia, jika otonomi daerah bisa diajukan sebagai kata kunci dalam pengembangan daerah, harus dipastikan daerah tidak akan berperilaku seperti katak dalam tempurung. Hal ini berarti pengembangan Indonesia sebagai realitas trans-lokal hanya dapat dilakukan kalau setiap eksponen lokal mengembangkan kapasitas ganda, yaitu berpikir dan bekerja.

Menurut Purwo, Pemerintah Indonesia dapat belajar dari proses serupa yang sedang berlangsung di Eropa, yaitu dengan kunci berpikir ganda ke dalam dan ke luar. Namun, saat ini ada fenomena yang bertolak belakang antara penataan wilayah di Eropa dan Indonesia. Di Eropa, watak teritorialisme negara cenderung memudar yang ditandai dengan perkembangan Uni Eropa yang menggabungkan berbagai wilayah dalam tataran federatif.

Akan tetapi, di Indonesia terjadi pembentukan unit-unit baru administrasi pemerintahan daerah. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, jumlah pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia sudah naik hampir dua kali lipat, menjadi lebih dari 420 yang diperkenalkan sebagai pemekaran wilayah.
"Penataan daerah lebih luas daripada pemekaran daerah," kata Ketua Panitia Pengarah Seminar Internasional kedelapan Dr Nico L Kana. (GAL)
Pemutakhiran Terakhir ( Saturday, 13 October 2007 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >
.

Publikasi

Polling

Darimana anda mengetahui tentang Percik ?
 
© 2017 kampoeng percik
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.