Thursday, 24 August 2017
   

Statistic

Members: 33088
News: 128
Web Links: 3
Visitors: 4316204
We have 22 guests online
.
SI XIII PDF Print E-mail
Written by SC SI 13   
Wednesday, 12 September 2012
There are no translations available

“Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal”

Kampoeng  Percik, 10 – 12  Juli 2012

 

            “Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal” merupakan  tema Seminar Internasional  yang ke 13 tentang Dinamika Politik Lokal. Tema ini dipilih berdasarkan perlunya melakukan refleksi ulang tentang paradigma kehidupan bernegara dan menegara. Seminar kali ini memfokuskan pembahasannya kepada konsep kewargaan subnasional, konsep yang menunjuk kepada realitas sosial budaya yang dapat bercorak sosial maupun spasial pada aras yang tidak seluas cakupan nasional, yang berperan penting dalam pengelolaan kepentingan publik warganya.

Seminar ini didahului dengan nada dasar dari tiga pemakalah dan kemudian disusul dengan sesi pengantar sebagai “pemanasan” untuk mengkaji sejumlah gejala dan konsep yang berhubungan dengan kewargaan sub-nasional. Untuk memberi pemahaman yang mendalam selanjutnya dikaji sejumlah makalah yang berkaitan dengan topik-topik di bawah ini.

(1) Topik tentang Dinamika Warga untuk Memelihara dan Mengembangkan Jati diri Kewargaan Subnasional dibahas di dalam tiga sesi.

 (2) Topik tentang Politik Kewargaan Subnasional (Dimensi Ideologis) dibahas dalam satu sesi.

 (3) Topik tentang Sumber Daya Ekonomi Komunitas Kewargaan Subnasional dibahas dalam satu sesi.

 (4) Topik tentang Saluran-saluran Politik bagi Perjuangan Politik Kewargaan Subnasional dan Topik  tentang Kontestasi Paradigma Hukum antara Kepastian Hukum dan Tuntutan Keadilan dibahas dalam satu sesi.

 (5) Topik tentang Loyalitas terhadap Pertumbuhan Cita-cita Negara Bangsa di Berbagai Kewargaan Subnasional dibahas dalam satu sesi.

            Perlu dikemukakan bahwa kesimpulan yang disajikan ini masih bersifat sementara, selain karena keterbatasan waktu untuk menyusunnya juga disebabkan oleh adanya sejumlah isu yang ditelaah belum dibahas secara tuntas karena sempitnya waktu yang tersedia dalam proses diskusi. Untuk itu kami terbuka kepada masukan dari peserta seminar demi kelengkapan kesimpulan ini.

Dari pemaparan dan diskusi Nada Nasar  dikemukakan tiga segi kontekstual sebagai berikut: Pertama, perubahan perpolitikan di negara-negara demokrasi menunjukkan perubahan antara lain dari goverment ke democratic governance, demokrasi “tipis”, dan gejala diminished democracy menuju ke strong democracy, yang menunjukkan peran aktor-aktor  yang users dan choozers menjadi makers dan shopers.  Kedua, kewarganegaraan di Indonesia masih mengalami permasalahan, yaitu masih adanya gejala hubungan antara negara dan warga negara yang bercorak hirarkhis/atas-bawah/pemimpin-yang dipimpin/negara yang mengatur rakyat kawulo yang diatur; politik tidak merupakan arena untuk menegakkan kebaikan bersama, liberty sudah terjadi tetapi yang luput adalah fraternity (kebersamaan) dan equality (kesetaraan/kesederajatan). Akibatnya warga negara tetap sebagai “kawulo”, “subyek”/”clients”. Hal itu menciptakan ketidakadilan-struktural karena tidak terdistribusikannya akses terhadap kekuasaan secara merata bagi warga negara. Rakyat menuntut ruang bagi “politik kewarganegaraan”(atau “kewargaan subnasional”). Berbagai persoalan telah timbul bersumber pada ketidakadilan struktural yang telah berkembang secara luas di Indonesia : ketegangan, konflik terbuka antara negara dan warga negara (konflik-konflik vertikal)  maupun antara kelompok-kelompok warga (konflik-konflik horizontal) atau antara mayoritas dan minoritas yang selalu mengalahkan minoritas, dan sebagainya pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari ketidakadilan-struktural  yang bersumber pada negara dan elit politik yang menguasainya. Ketiga, adanya persoalan seperti dikemukakan itu tidak lepas dari proses perkembangan dari old societies ke new nation states.  Dalam perkembangan itu, kedudukan komunitas subnasional/lokal itu lebih tua dan lebih bermakna bagi warga setempat. Proses pembentukan nation state di Indonesia tidaklah mudah (misal : dalam pembentukan hukum nasional, kebudayaan nasional). Modernisme/modernisasi ataupun globalisasi dengan semangat postmodernismenya tidak mampu memecahkan semua persoalan kemanusiaan, maka yang lokal/subnasional bangkit untuk menawarkan alternatif bagi  kehidupan budaya, sosial, politik, ekonomi, dan hukum; narasi-narasi teks-teks besar perlu dikaitkan secara cerdas dan kreatif dengan narasi-naras/i teks-teks kecil.  Kebebasan yang “positif” (yang mengakui hak-hak warga negara) yang sering tidak terwujud itu memerlukan struktur yang mendukung perwujudannya. Dengan demikian, maka cita-cita democratic governance, dan pengatasan masalah-masalah yang bersumber pada ketidakadilan struktural dapat mulai diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Dalam Sesi Pengantar sebagai “pemanasan”  terungkap konsep kewarganegaraan menunjukkan wajah yang jamak, terdapat sejumlah faktor-faktor kompleksitas yang melingkupinya bahkan kadang muncul realitas problematik yang menyertainya. Ada sejumlah model teoritik untuk memahami praktik-praktik kewargaan, yaitu mulai dari modelling berdasarkan tahap partisipasi, modeling berdasarkan ekspresi terhadap nilai, modelling berdasarkan kohesivitas komitmen, modelling berdasarkan karakter politik masyarakat, dan modelling berdasarkan  wujud atau produk. Di balik model teoritik yang digunakan sebagai kerangka konseptual tersebut ada ideologi liberal atau ideologi komunitarian yang mendasarinya. Masing-masing ideologi ini mempunyai  paragdigma, asumsi dasar,  dan legitimasi yang berseberangan.

            Penerapan kerangka konseptual dalam konteks kebijakan yang dibuat negara memberi gambaran bagaimana perumus kebijakan memaknai kewarganegaraan. Penelusuran dalam kebijakan energi misalnya, menunjukkan adanya deduksi liberal sekaligus induksi komunitarian mengenai wacana kewarganegaraan yang selanjutnya membawa konskuensi mengenai siapa sebenarnya penerima subsidi: warga negara atau konsumen, yang mempunyai hak atau hanya penerima derma, kebijakan itu sebagai kewajiban atau sebagai kedermawanan.

            Perenungan lain mengenai berbagai kebijakan sosial yang muncul dari para pemimpin pasca desentralisasi di Indonesia memberikan ilustrasi bahwa formasi kewargaan yang terbentuk di Indonesia, seiring dengan menguatnya ideologi neoliberal  memberi gambaran dekatnya politik kewargaan yang selaras dengan logika pasar daripada sebagai bentuk oposisi atau kompensasi  terhadap efek aktivitas pasar.  Kewargaan kemudian didefinisikan ulang  sebagai sarana penting untuk menciptakan kesejahteraan melalui pasar.  Konsekuensinya, berbagai kebijakan sosial dilahirkan tidak sebagai respons politik atas resiko sosial yang harus ditanggung akibat gagalnya pasar, melainkan upaya untuk memperbaiki kapasitas individu agar dapat mengakses pasar .

            Penataan ulang politik kewargaan telah mengubah pola  hubungan negara dan masyarakat dalam rangka memperkuat masyarakat pasar. Proses kebijakan, kini, cenderung mengalami proses depolitisasi, seiring dengan dikuatkannya isu-isu atau aspek –aspek teknokratis dan manajerial dalam setiap proses kebijakan .  Politik kebijakan yang demokratis  dalam arti kontrol publik terhadap sumber daya  dan uruan-urusan publik yang penuh nuansa keteganggan,konflik dan tawar menawar seakan diabaikan.  Demokrasi dan politik kini didefinisikan ulang  karena demokrasi dan politik lebih dipahami sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi.

            Uraian  mengenai sejarah hadirnya kelembagaan masyarakat Dayak sejak jaman kolonial Hindia Belanda  hingga pada masa kini memberi gambaran bagaimana kelompok etnis ini mengkonstruksikan dan mengekspresikan kepentingannya di tengah  kekuasaan negara. Rapat Damai Tumbang Anoi pada 1894, berdirinya Pakat Dayak (1919), berdirinya Partai Persatuan Dayak (1955), dan Majelis Adat Dayak Nasional serta Dewan Adat Dayak (2007), misalnya,  memberi petunjuk bahwa ternyata loyalitas primordial sebagai kelompok etnis Dayak yang dibangun oleh para elit, dapat dijadikan medium untuk mengelola kepentingan publik. Tentu ini bukan satu-satunya gambaran mengenai masyarakat Dayak yang dalam realitasnya berwajah tidak tunggal. Selain itu dinamika perubahan yang terjadi juga telah mendorong proses-proses komodifikasi masyarakat Dayak yang pada gilirannya membuahkan keragaman masyarakat ini.

 

 

 

 

Berikut ini dikemukakan hasil kesimpulan sementara yang muncul dalam rangkaian pembahasan tentang tiap topik  yang sempat terangkum.

            (1) Topik tentang Dinamika Warga untuk Memelihara dan Mengembangkan Jati diri Kewargaan Subnasional.

            Dimensi sosial kemasyarakatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap  bentuk resistensi kewargaan sub-nasional terhadap relasinya dengan negara yang cenderung kurang memberi ruang kepada masyarakat. Dalam rangka menunjukkan jati dirinya, masyarakat melakukan resistensi dengan menggunakan  ideologi  keagamaan (misalnya menggunakan lafal Allah (lafdul jalalah) dalam produk hukum di Kabupaten Pasuruan).  Upaya resistensi  dengan mengintroduksi keyakinan agama dalam produk hukum  menunjukkan adanya  introduksi ideologi keagamaan di ruang publik . Selain itu, penerapan sistem otonomi daerah juga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk mengisi keterbukaan ruang demi mengekspresikan kepentingannya. Dalam perkembangannya keterbukaan ruang berekspresi di era otonomi ini ditutup kembali dengan upaya representasi subyektif dari negara. Meski demikian  kehadiran kuasa yang serba negara diabaikan oleh masyarakat yang lebih patuh dan tunduk kepada keyakinan keagamaan mereka daripada kepada kuasa negara. Keyakinan masyarakat ini terus dipertahankan sebagai ijtihad siyasah (pemikiran politik) dalam dinamika relasi negara -masyarakat.         

            Upaya resistensi lain terhadap  kekuasaan negara dengan menggunakan ideologi  negara juga dilakukan oleh  kelompok Khilafatul Muslimin yang  tidak mengenal kewargaan negara  yang dianggap sekuler tetapi lebih menganut  kewargaan Islam (God’s citizenship) dan menolak melakukan relasi dengan negara termasuk di dalamnya berpartisipasi dalam ruang publik. Dari sisi latar belakang munculnya berbagai gerakan merupakan konskuensi dari runtuhnya Orde Baru yang diikuti dengan era reformasi yang telah memberi ruang bagi munculnya gerakan-gerakan keagamaan dan aktivisme Islam fundamentalis untuk menolak melakukan penundukan kepada pemerintahan negara dan bahkan sampai mendirikan pemerintahan sendiri beserta dengan aparaturnya sebagaimana negara modern. Penggunaan identitas “kewargaan” agama melampaui identitas kewargaaraan negara  dalam konteks nasionalisme (negara modern) semakin mempertegas adanya pandangan sebagian kelompok masyarakat yang lebih loyal kepada agama dan mengesampingkan loyalitas kepada negara. Lebih jauh, adanya pandangan bahwa partisipasi politik merupakan jantung dari negara demokrasi, tidaklah demikian bagi kelompok fundamentalis Islam yang secara sadar menarik diri dari aktivitas bernuansa partisipasi politik.

            Selain hubungan vertikal, hubungan horizontal antara sesama anggota warga masyarakat juga mengalami dinamikanya sendiri. Dinamika relasi antar kelompok keagamaan  yang termanifestasi dalam konflik kadang bersumber pada tafsir dan pemahaman keagamaan yang dianut tetapi kadangkala ketegangan relasi justru bersumber dari persaingan memperebutkan sumber daya politik, ekonomi, dan sosial sebagai sesama bagian dari kewargaan nasional. Masalah inti dari terjadinya kerenggangan hubungan oleh para elite seringkali ditutupi dan ditampilkan sebagai masalah perbedaan pandangan keagaamaan (khilafiyah) sehingga dengan mudah terfragmentasi pada akar rumput. Dalam perkembangan negara yang semakin maju dan rasional, isu-isu perebutan politik, ekonomi, dan sosial oleh kalangan elite justru ditanggapi secara obyektif di kalangan akar rumput sehingga tidak sampai memunculkan konflik destruktif.

            Dalam konsepsi negara, negara merupakan  satu wadah atau  rumah besar bagi semua warga negara dengan segala macam persepsi ideologinya. Ketika berbagai macam ideologi masih hidup dan berkembang di suatu negara maka negara harus bisa melakukan negosiasi secara terus-menerus sebagai suatu upaya mengelola keragaman ideologi kemajemukan.

            Riwayat status keberadaan kelompok etnis Tionghoa sejak jaman kolonial Belanda hingga kini memberi gambaran bagaimana hegemoni penguasa mengatur  politik kewarganegaraan. Pada masa kolonial,misalnya,  lewat sejumlah regulasi dan kebijakan, penguasa menempatkan mereka menjadi golongan penduduk tersendiri. Masa sesudah itu pembatasan terhadap mereka masih juga diberlakukan, misalnya batasan untuk berdagang di wilayah tertentu, persyaratan yang berat untuk menjadi WNI, dsb. Baru pada tahun 2000 (pada masa pemerintahan Gus Dur) muncul kebijakan yang memberi kebangkitan dan harga diri bagi kelompok etnis ini. Meski demikian, mereka masih harus beradaptasi dan berstrategi untuk merajut  harapan menjadi bagian warga negara.  Kasus-kasus yang muncul      tentang etnisTionghoa yang bermukim di Padang (sengketa pembongkaran gapura Hok Tek Tong / Himpunan Tjinta Teman / HTT, keberadaan etnis Tionghoa di dua perumnas dan bencana tsunami) menjelaskan bagaimana mereka berupaya mewujudkan jati dirinya dengan cara membaurkan, berhadapan dengan persepsi orang Minang terhadap para pendatang (berumah di bawah Lituih) dan menghadapi kebijakan yang menyumbat ekspresi kewargaan subnasionalnya. Menguatnya identitas primodial pada era otda yang mengedepankan etnis,agama mayoritas menjadi salah satu faktor penghambat  untuk menuntaskan rajutan Indonesia yang berbasis kekuatan  kewargaan subnasional. Maka kelompok etnis Tionghoa, yang sebenarnya juga mempunyai peran ekonomi di Padang, tetap menjadi bagian minoritas, dan masih menjadi mentimun bungkuk yang tidak diperhitungkan. Namun realitas yang demikian ini memberi juga pelajaran bahwa sesungguhnya pewarisan ingatan “keasingan” dan “keaslian” masih kuat menancap  yang tidak mudah segera dihilangkan.

            Jati diri kewargaan subnasional yang bercorak komunitas etnis atau kedaerahan tidak selalu menunjukkan wajahnya yang utuh dan padu . Dinamika perubahan yang terjadi di komunitas, perbedaan cara pandang, perbedaan kepentingan yang diusung para elitnya bisa jadi merupakan  bagian dari proses pembentukannya. Polemik dan konflik antara para perantau Minang ( yang tergabung dalam  Gebu Minang) dan masyarakat lokal (yang berafiliasi antara lain  dengan Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau-LKAAM-)sehubungan dengan  rencana Konggres Kebudayaaan Minangkabau  (KKM) 2010, tidak hanya  dapat dilihat sebagai relasi ranah dan rantau dalam kehidupan sosial orang Minangkabau yang tidak selalu harmonis. Dari aktor-aktor  Gebu Minang yang mendukung diselengggarakannya KKM dan argumentasi yang dikemukakan (antara lain sebagai respons etnik Minang menghadapi perkembangan lokal, nasional maupun global) yang berhadapan dengan para elit lokal yang menolak KKM dengan alasan  antara lain kegiatan itu akan menggoncangkan sistem matrilineal sebagai sendi kehidupan Minang, tampak merupakan pertarunga kepentingan. Di balik itu ada sejumlah komleksitas masalah dan kepentingan yang berkontestasi dan bernegosiasi. Kasus-kasus yang demikian ini  merupakan  ilustrasi suatu arena yang  diperebutkan dalam rangka menunjukkan identitas atau jati dirinya sebagai suatu komunitas.

            Yang terjadi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sulit Air memberi gambaran lain dari  komunitas perantau.  Komunitas perantau yang bernama Sulit Air Sepakat (SAS) berdiri pada tahun 1972, dalam perjalanan waktu telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayananan publik di tingkat nagari. Komunitas yang digerakkan oleh sentimen kedaerahan (tanah kelahiran) dan berbasis pada kepercayaan ini sesungguhnya telah mampu untuk mengelola kepentingan publik di aras nagari, sekaligus mampu mengggantikan peran yang seharusnya dilakukan oleh negara. Persoalan yang mengemuka adalah adakah ekses dari peran yang demikian ini? Apakah kewajiban negara untuk memberi pelayanan hilang?, bagaimana peran komunitas perantau dalam persoalan demokratisasi di tingkat lokal? ).

            Sementara itu dalam konteks situasi negara yang tidak memberi ruang perwujudan kepada aspirasi komunitas subnasional malahan memberangus dan mengisolasinya dari hubungan dengan dunia luar serta menerapkan represi yang mengakibatkan perlakuan tak manusiawi dan peperangan yang menyengsarakan (seperti dialami oleh komunitas subnasional orang Naga di dataran tinggi India), maka organisasi keagamaan (yang disegani oleh negara/pemerintah nasional) memainkan peranan mediasi bagi komunitas sempat yang bersangkutan ( karena dipercayai oleh komunitas yang mengalami diskriminasi negara).           

            Komunitas-komunitas subnasional yang dimarginalisasikan di Indonesia (seperti komunitas Towani Tololang di Sideneng Rappang. Sulsel yang mengalami diskriminasi keagamaan; orang Bajo di Wakatobi, Sultra, yang dikenakan stereotipe-stereotipe negatif) mengembangkan strategi-strategi meresppons realitas yang dialami, antara lain : “ (i) memilih untuk berafiliasi dengan rezim keagamaan  yang dominan (Islam) dan secara politik berlindung di bawah parpol  tertentu (Golkar)  karena tidak ada ruang yang disediakan negara/pemerintah di luar ketentuan formal (hanya mengakui agama-agama resmi (seperti terjadinya pada komunitas Towani Tolalang); atau menumbuhkan kesadaran kelompok komunitas subnasional demi mengembangkan gerakan-gerakan/usaha-usaha negosiasi tatkala peristiwa-peristiwa politik praktis terjadi seperti pilkada atau  pemilu legislatif, bagi kepentingan komunitas yang bersangkutan, mengkonstruksikan identitas kelompok dengan menghidupkan unsur-unsur pokok jati dirinya dan membangun ingatan kolektif terhadap sejarah khasnya lewat pembentukan organisasi komunitas di dalam negeri dan antar negara sebagai resistensi  terhadap aneka stereotipe (seperti pada komunitas orang Bajo); juga perlu mengembangkan kewarganegaraan orang Bajo, yang memang setia kepada Indonesia, demi mengatasi marginalisasi yang dialami komunitas ini.

            Dalam kenyataan tentang adanya aneka konstruksi identitas pihak-pihak luar kepada komunitas subnasional (seperti terhadap orang Mentawai di Siberut, Kab. Mentawai) masyarakat setempat merespons antara lain sebagai berikut : (i) Mengembangkan aliansi transnasional yang didukung oleh kaum elit terdidiknya untuk menentang policy negara yang merugikan. Namun terjadi pula kemajemukan di kalangan warga komunitas itu. Proses itu memunculkan ambivalensi sikap, ambivalensi  reaksi pada warga komunitas setempat dalam perspektif diri sebagai warga negara (seperti  terjadi di kalangan orang-orang Mentawai di Siberut). Hal itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada gerakan adat untuk mengembangkan plan-uma di masyarakat Mentawai. (ii) Terhadap ruang untuk secara “peduli” memanfaatkan lingkungan, orang Mentawai berhadapan dengan policy negara menjadikan lingkungan mereka sebagai kawasan konservasi (meskipun ada dilema di pihak negara antara policy konservasi dari Kementerian Kehutanan dan pengembangan masyarakat daerah otonom dari Kemendagri).(iii) Para birokrat yang ditempatkan di Mentawai sebagai pihak  yang dibuang dari “pusat” yang mengalami sendiri tidak diberi ruang oleh atasannya sulit memberikan ruang kepada masyarakat/komunitas subnasional yang kini menjadi rakyatnya. (iv) Peranan ilmuwan untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah adalah hal yang perlu diperhatikan  (bagi Mentawai, ilmuwan dari Universitas Andalas berperan namun tidak lepas dari kepentingan dari luar Mentawai). 

 

            (2) Topik tentang Politik Kewargaan Subnasional (Dimensi Ideologis).

            Kebangkitan nilai-nilai keagamaan dan religiositas di era reformasi di Indonesia  yang ditandai ditandai dengan dibangkitkannya nilai-nilai Islam melalui formalisasi nilai-nilai Islam dalam bentuk Peraturan Daerah di beberapa daerah, menguatnya nilai-nilai bernuansa Kristen di Papua, menguatnya nilai-nilai Hindu di Bali, dan lain-lain telah mengkristal menjadi salah satu karakteristik kelompok masyarakat. Apabila di beberapa daerah upaya formalisasi nilai-nilai Islam ke dalam peraturan daerah, di Bali pun gejala formalisasi nilai-nilai keagamaan Hindu ke dalam bentuk awig-awig dan peraturan daerah juga terjadi. Upaya formalisasi nilai-nilai agama Hindu di Bali ini terjadi  setelah dalam kenyataannya pendatang yang faktanya merupakan masyarakat Muslim telah mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Salah satu contoh adalah upaya mendorong kebijakan tata ruang di Bali yang lebih memperhatikan nuansa ajaran Hindu, yaitu dengan penerapan konsep Tri Hita Karana-nya yang relatif menimbulkan pro dan kontra di masyarakat pura adat, pemda, dan investor pariwisata. Pada tingkatan makro, di beberapa banjar misalnya, dikeluarkan awig-awig atau semacam fatwa berupa bakso buatan orang Bali lebih “berkah” daripada bakso orang Jawa.  Fenomena pertentangan antara “bakso Bali” dan “bakso Jawa” ini lebih condong bersumber pada persaingan ekonomi dalam perebutan sumber daya ekonomi.    Penguatan nilai-nilai agama di Indonesia cenderung tidak berlandaskan pada semangat toleransi dan kebangsaan perlu mulai disikapi secara lebih hati-hati karena hal itu berpotensi menjadi ancaman karena menciptakan sentimen primordial yang berlebihan yang bisa berkembang menjadi konflik antar  komunitas pemeluk agama dan juga  antar orang asli- orang pendatang. Fenomena kebangkitan identitas primordial di era pasca Orde Baru berakar pada berbagai faktor dan penyebab kehadirannya yang tidak tunggal. Menguatnya sentimen  primordial keagamaan merupakan kebutuhan untuk memiliki politik identitas khas yang selama Orde Baru tertekan.     

            Selain kebangkitan identitas keagamaan, era reformasi di Indonesia juga telah menjadi momentum bagi kebangkitan kaum Tionghoa untuk berpartisipasi di bidang politik yang pada masa pemerintahan  Orde Baru didiskriminasikan. Bagi masyarakat  Tionghoa, era reformasi  menjadi sebuah momentum untuk memulai arah baru dalam kehidupan bernegara serta membangkitkan identitas sosial, politik, dan budaya orang-orang Tionghoa. Bukan upaya yang mudah bagi golongan Tionghoa untuk berpastisipasi aktif dalam bidang politik mengingat beban sejarah selama Orde Baru yang berimplikasi pada partisipasi etnis Tionghoa  dalam dunia politik cenderung pasif sebatas sebagai pemilih yang diarahkan. Konsentrasi Tionghoa selama ini memang hanya ada di lapangan ekonomi dan selalu bersikap apolitis dengan menjaga netralitas.  Kepulauan Bangka Belitung rupa-rupanya merupakan daerah yang paling cepat menampilkan performa perbaikan politik etnis Tionghoa dengan penguatan politik identitas.

            Perubahan mendasar di bidang politik di kalangan Tionghoa di Bangka Belitung adalah meningkatnya aktivitas politik elite Tionghoa secara signifikan dalam berbagai jalur elektoral; tidak hanya sebagai partisipan pemilih tetapi juga partisipan untuk dipilih. Meski demikian, kecenderungan para elite ekonomi (pengusaha) yang masuk dalam dunia politik dengan tujuan mengamankan jaringan bisnisnya masih juga mewarnai peningkatan partisipasi politik kelompok ini. Di sisi lain, pemanfaatan identitas kelompok etnis Tionghoa sebagai basis kekuatan untuk mendapatkan sumber daya, baik suara maupun dukungan modal juga oleh para elite politik menjadi kecenderungan lain dalam peningkatan peforma politik kaum Tionghoa di Kepulauan Bangka Belitung. Pemanfaatan ruang politik untuk masuk dalam diskursus kesetaraan kaum Tionghoa hendaklah tidak terjebak dalam eksklusivitas bisnis dan identitas semata karena justru akan melemahkan unsur-unsur dari bagian kewargaan nasional yang selama Orde Baru justru menempatkan masyarakat Tionghoa dalam posisi sebagai korban .   

            Jumlah orang Tator (dari suku Toraja), yang merupakan pendatang (di daerah Moronene Muna dan Buton yang didominasi oleh Suku Tolaki-Mekongga), yang semakin berrtambah banyak dengan status perekonomian yang semakin membaik menjadi awal munculnya permasalahan dengan masyarakat lokal. Konflik yang bersumber dari perebutan sumber daya ekonomi ini dibungkus dan dimunculkan dalam konflik perbedaan pemahaman mengenai kebudayaan suatu sukubangsa, terutama pemahaman terhadap kebudayaan etnik lokal di kalangan berbagai kelompok etnik yang hidup berdampingan. Etos kerja dan keberhasilan orang Tator (Suku Toraja) ternyata justru menjadi sumber kecemburuan sosial masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat Tolaki-Mekongga. Kecemburuan sosial terhadap keberhasilan ekonomi pendatang Tator dalam perkembangannya menjelma menjadi konflik terbuka. Peristiwa-peristiwa konflik  yang kadang terjadi karena ketidaksengajaan bisa memicu timbulnya konflik terbuka.

            Stereotip negatif yang ditempelkan oleh Suku Tolaki terhadap Suku Toraja (sebagai orang boros, dan cenderung pamer kekayaan, suka berjudi (sabung ayam), telah mempengaruhi interaksi orang Tator sebagai kelompok minoritas dari segi jumlah penduduk dibandingkan suku bangsa lainnya di lingkungan masyarakat sekitar. Stigma negatif tersebut yang juga bersumber pada perbedaan pandangan terhadap prosesi adat istiadat/prosesi kematian yang panjang ini,  kemudian menimbulkan resistensi dari suku Toraja terhadap Suku Tolaki Mekongga. Orang Tator yang mengalami stigmatisasi dan stereotip negatif serta perlakuan yang dirasa tidak adil dari penduduk asli (Tolaki-Mekongga) sering menjadikan stigmatisasi tersebut sebagai alasan melakukan resistensi.

            Pengungkapan ulang jejak-jejak komunitas dan kerajaan-kerajaan masa lampau dalam pengelolaan dan penataan  pemerintahan dan wilayah teritorialnya telah menjadi pembelajaran menarik di tengah carut-marut politik dan labilnya sistem pemerintahan di Indonesia. Konsepsi ruang dan politik teritorial komunitas Tanah Toa Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan tidak sekedar sebagai batas wilayah, tetapi lebih dari itu istilah ini juga merujuk pada batas-batas identitas antara komunitas dalam kawasan adat dengan di luar kawasan adat. Konsepsi ini berimplikasi pada proses pengaturan  masyarakat dan pengelolaan sumber daya publik bagi terselenggaranya kehidupan bersama yang lebih manusiawi dan sejahtera.

            Bagi masyarakat Tanah Toa Kajang, soal geografis bukan sekedar  persoalan tempat tetapi juga berkaitan dengan soal keyakinan bahkan bagian dari negosiasi dan pertarungan identitas. Terdapat ungkapan bahwa Tanah Toa Kajang adalah possi tanah  (pusat bumi) yang dari tempat inilah semuanya berawal  (“Kunni nampa tassue sulu” yang artinya di sinilah mulai baru keluar ke wilayah lain). Tidak  hanya sampai di situ, komunitas ini juga membagi daerahnya ke dalam dua wilayah yaitu: di dalam pagar  (yaitu daerah yang masih memegang teguh  adat dan tradisi Tanah Toa Kajang) dan daerah luar pagar (daerah yang berlaku peraturan desa dan sudah tidak menjalankan tradisi Tanah Toa secara konsisten). Satu hal yang juga menjadikan komunitas Kajang ini berbeda dengan komunitas atau masyarakat yang lain adalah keyakinan mereka atas Pasanga (pesan yang “diwahyukan” di Kajang) yang merupakan seperangkat aturan  dalam bentuk tradisi lisan yang diajarkan dari mulut ke mulut dan terus berkembang sampai hari ini, serta menjadi pedoman bagi komunitas Tanah Toa dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.. Komunitas Ammatoa Kajang ini tak menyatakan secara tegas atau bahkan mungkin banyak di antara mereka yang tidak menyadari sepenuhnya, bahwa cara mereka mengatur wilayah teritorial mereka merupakan “politik ruang” dan bagian dari strategi mereka atas ekspansi-ekspansi kewilayahan yang terjadi dan mendesak mereka sejak dari zaman kerajaan, masa kolonial, sampai pemerintah  Indonesia modern saat ini.

 

            (3) Topik tentang Sumber Daya Ekonomi Komunitas Kewargaan Subnasional.

            Di lingkungan komunitas-komunitas nasional ada konsep setempat (yang belum terimplementasi) atau ada upaya/prakarsa pengembangan keorganisasian setempat untuk mengelola/mempertahankan sumber daya alamnya. Dua, contohnya adalah :  

(i) Adanya apa yang disebut dengan manyalamat petak daun,  (menyelamatkan tanah air) menyangkut pengelolaan sumber daya alam demi perwujudan batang garing (keseimbangan hubungan antar manusia, dan antar manusia dengan Tuhan) seperti hidup di Kalimantan Tengah. Konsep itu mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang : (a) arif lingkungan dan menjamin keberlanjutan hidup, (b) menjamin kesejahteraan masyarakat, (c) memperhatikan hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam, (d) memberi peranan kepada kepemimpinan lokal/adat (damang) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, dan (d) mengurangi kesenjangan antar masyarakat-masyarakat (di kawasan DAS dan di perkotaan). Mempersoalkan  sumber daya ekonomi tidak lepas dari pengakuan dan penguasaan atas tanah dan hak pengelolaan. Kasus di Kalimantan Tengah menunjukan bahwa upaya harmonisasi ekonomi berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan pengakuan hukum adat menjadi hal yang terus disuarakan untuk kepentingan masyarakat adat. Pengakuan  terhadap pengelolaan oleh masyarakat adat atas sumber daya mendapatkan tantangan dari masuknya investasi di bidang perkebunanan dan pertambangan. Walaupun sudah ada upaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengimplementasikan nilai-nilai lokal dalam kebijakan pemerintah daerah, namun kemanfaatan dari integrasi nilai dan filosofi adat dalam kebijakan masih sering dipertanyakan keberlanjutannya. Hal yang sangat kritis adalah bagaimana keberlanjutan harmoni antara sistem nilai adat dan rejim hukum (sistem nilai hukum positif) dapat bertahan tanpa kepemimpinan yang diakui di dua sisi sebagaimana yang diperankan oleh Gubernur Teras Narang.

(ii) Di komunitas subnasional lain ( di pesisir Kulon Progo, DIY) ada prakarsa lokal membentuk organisasi para petani untuk mendukung komunitas yang bersangkutan dalam sengketa agraria melawan perebutan sumber daya alam. Masyarakat setempat melakukan itu demi mempertahankan/merebut hak-hak dasarnya sebagai warga komunitas subnasional setempat untuk menolak kehilangan ruang hidup akibat kerusakan lingkungan pesisir yang berfungsi sebagai benteng tsunami berhadapan dengan penguasa yang mendukung pengusaha tambang (penguasa yang ingin meningkatkan PAD dan “kesejahteraan rakyat”, pengusaha yang hendak mengekspresikan kapitalnya ke pedesaan lewat penambangan pasir besi). Di Kulon progo identitas warga yang diimplementasikan pada hak pengelolaan kawasan pesisir yang telah mampu meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri melalui inovasi pertanian selama ini. Namun identitas ini terganggu oleh adanya klaim kawasan pertanian tersebut untuk konsesi pertambangan. Pertikaian terhadap klaim kawasan dan pengelolaan SDA telah melibatkan konspirasi antara korporasi dengan jaringan birokrasi-feodal di Jogjakarta. Persoalan klaim atas kawasan menjadi lebih tajam karena masyarakat setempat yang telah berhasil memperbaiki kondisi kehidupannya dengan inovasi pertanian di tanah gersang (pesisir Kulon Progo) harus tersingkir dari lahan garapannya karena klaim hak pengelolaan kawasan pertambangan pasir besi. Tekanan dari kekuatan korporasi internasional dan birokrasi-feodal telah membangkitkan kebersamaan dari masyarakat dari ketertindasan dengan membentuk kelembagaa baru untuk menjaga eksistensi.

            Perlakuan negara terhadap komunitas-komunitas subnasional telah berlangsung pula dalam aneka bentuk yang tidak hanya bercorak ekonomi (seperti disaksikan di Papua, yaitu : (i) meningkatnya tekanan dari luar atas Papua yang mengakibatkan tertekan dan terkikisnya peluang orang Papua (antara lain oleh kekerasan TNI-POLRI, membludaknya migrasi spontan di Papua, merebaknya perkebunan, dan pergulatan sebagai komunitas di dalam negara bangsa Indonesia). Terhadapnya masyarakat Papua merespons (antara lain : penancapan papan nama tanah adat milik warga, berdirinya MRP dan Dewan Adat Papua, pemalangan kantor dan fasilitas umum sebagai bentuk resistensi, pemekaran sebagai respon aas percepatan marginalisasi orang Papua, peranan LSM kampanye masalah Papua di luar negeri, perkembangan seni sebagai sarana pelipur lara). Dikemukakan pula alternatif penyelesaian masalah (antara lain : penarikan pasukan organik TNI dari Papua, mengembalikan jati diri  orang Papua, dialog penuh keterbukaan, penyegaran kembali semangat persaudaraan, kesederajatan, dan kebebasan). Pengakuan terhadap keragaman dari kewargaan di aras subnasional sering terhambat oleh suprastruktur hukum nasional terutama perlindungan oleh Konstitusi bagi warganegara untuk mengekspresikan identitas dan keunikan etnisitas dalam bingkai kebhinekaan Indonesia tanpa upaya uniformitas (penyeragaman). Suatu pekerjaan rumah yang sangat sulit adalah menemukan gagasan dan format baru bagaimana menempatkan keunikan dan identitas lokal ke dalam rejim kebijakan nasional atau hukum positif negara. Hal yang juga sering hilang adalah peran dari partai politik untuk membaca dan mengenali tentang perlunya perjuangan masyarakat lokal dalam artikulasi politik. Persoalan penguasaan sumberdaya alam hanyalah salah satu perspektif yang penting untuk diperhatikan dalam memberikan pengakuan atas identitas kewargaan subnasional. Perjuangan yang bersifat parsial seperti yang terjadi di Kulon Progo untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak kelola ataupun upaya harmonisasi nilai adat dalam kebijakan lokal merupakan eksperimen sekaligus ekspresi terhadap ketidakmampuan negera dan aparatur pemerintah yang menjadi perumus kebijakan untuk mengakomodasikan dinamika politik lokal setelah desentralisasi. Pertanyaan lebih mendasar adalah apakah suatu upaya mengidentifikasikan diri ikatan sosial masyarakat atas hak pengelolaan sumberdaya dapat diakomodasikan dalam berbagai instrumen rejim hukum negara.

 

             (4) Topik tentang Saluran-saluran Politik bagi Perjuangan Politik Kewargaan Subnasional dan Topik  tentang Kontestasi Paradigma Hukum antara Kepastian Hukum dan Tuntutan Keadilan.

            Kompleks permasalahan di setiap komunitas kewargaan subnasional mempunyai perbedaan baik menyangkut faktor-faktor yang menjadi penyebab maupun kondisi yang melingkupinya.  Analisis dan kecermatan melihat kompleksitas permasalahan  adalah penting guna menentukan, memilih  atau menciptakan saluran-saluran politik bagi perjuangan kewargaan subnasional untuk memperjuangkan kepentingannya.

            Sehubungan dengan hal itu, persoalan kewarganegaraan di Aceh masa kini sedang berhadapan dengan praktek partisipasi, representasi, dan rekonsiliasi. Aspek partisipasi masyarakat warga ini sangat didominasi oleh kehadiran Partai Aceh yang mempraktekkan pola demokrasi patronase.

Di dalam fenomena konflik pilkada di Aceh antara lain diberi gambaran tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan problem representasi parlemen dan ruang publik yang tidak sehat. DPRA, yang dikuasai Partai Aceh dianggap  kurang mempresentasikan kepentingan publik  dikarenakan kualitas dan kapasitas anggotanya. Akibatnya, pengambilan keputusan yang seharusnya partisipatif dan deliberatif, misalnya, tidak hadir di lembaga ini.   Pada saat yang sama partisipasi warga dalam melakukan tuntutan tidak cukup solid. Peran media masa yang sebenarnya sudah membuka peluang sebagai media publik masih dihingggapi sejumlah persoalan yang berasal dari warga maupun dari media. Sementara itu peran warung kopi yang sudah terkenal di mana-mana, ternyata masih belum menjadi ruang publik yang mendialogkan problem kemasyarakatan. Membuka atau menciptakan ruang politik guna meluruskan  kembali hak-hak warga yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan politik yang adil atau hal lain yang terkait denga problem kewarganegaraan misalnya dengan cara melakukan pembangkangan sipil adalah salah satu alternatif . 

            Di daerah lain gelar opu  adalah gelar bangsawan di masyarakat Luwu menunjukkan maraknya pemakaian gelar ini pada akhir akir ini antara lain berkaitan dengan munculnya daerah-daerah otonomi baru di wilayah Kabupaten Luwu. Di DOB ini sejumlah keluarga bangsawan memperoleh kedudukan atau peran penting yang selanjutnya membuka peluang bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan atau yang bergelar opu untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS atau kontraktor  proyek.  Dengan demikian, secara normatif , penggunaan gelar bangsawan opu ini dapat dipahami sebagai politik identitas sebagai simbol untuk memperoleh penghormatan atau kekuasaan yang selanjutnya digunakan sebagai akses memperoleh sumber daya ekonomi dan politik. Selain itu ada satu peran sebagai intermediary (penengahan konflik) terutama diantara suku-suku yang serumpun.

            Perjuangan untuk memperoleh hak reparasi (pemulihan) dari para korban atau keluarga korban kasus  pelangggaran HAM di Rawagede dan Jugun Ianfu sebagai contoh kasus lain yang memberi gambaran mengenai persoalan hukum dan pencarian keadilan. Di sisi lain kasus tersebut juga menunjukkan ketidakhadiran negara untuk  melindungi warganegaranya, meskipun Indonesia sudah mempunyai UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR). Sesungguhnya Indonesia dapat meniru Afrika Selatan untuk mengungkapkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak reparasi.  Sikap dan tindakan  negara terhadap kasus-kasus ini juga memberi gambaran bahwa meskipun telah ada peraturan perundangan yang mengatur kewajiban negara untuk bertanggung jawab ternyata tidak serta merta dapat diwujudkan. Sebagai catatan dapat dikemukakan kehadiran suatu perundang-undangan yang menjamin hak reparasi karena kasus pelanggaran HAM belum dapat dijadikan sandaran untuk menggerakkan negara menyelesaikan persoalan.

 

 (5) Topik tentang Loyalitas terhadap Pertumbuhan Cita-cita Negara Bangsa di Berbagai Kewargaan Subnasional.

            Negara bangsa, sebagai konsep modern, dibayangkan secara berbeda-beda sesuai konteks sub-nasional. Konstruksi kewargaan senantiasa berubah dari waktu ke waktu, melibatkan mobilisasi dan pergulatan makna (ketegangan discursive) di dalam komunitas keagamaan, komunitas budaya dan individu. Perempuan di berbagai lokalitas terlibat dalam pelanggengan dan perubahan berbasis refleksi kritis terhadap satus dan perannya sebagai warga. Elit lokal memang selalu memiliki peran dominan, namun kiprahnya tersebut senantiasa tergantung pada modal sosial yang tersedia. Ini berarti bahwa, di satu sisi kita menyaksikan gejala fragmentasi akut (fragmented state), dan di sisi lain, pemberlakuan standar kerja birokratis pemerintahan perlu dipastikan bisa menyiasati bekerjanya konteks lokal.         

            Runtuhnya pemerintahan Orde Baru selain telah berdampak pada terbukanya ruang untuk merevitalisasi etnik dan agama dalam dinamika politik kewargaan tetapi  juga  telah membuka ruang bangkitnya kembali kekuasaan diantara kelompok-kelompok identitas di daerah-daerah. Meski demikian kebangkitan kembali kekuasaan identitas di pasca era Orde Baru ini belum menyentuh wacana tentang perempuan sebagai  anggota atau warga negara Indonesia. Konstruksi kultural dan keagamaan telah berkontribusi pada penempatan  perempuan yang tidak setara dengan laki-laki di Indonesia. Beberapa kasus seperti “pengajegan” di Bali yang mengharapkan perempuan kembali berperan seperti kodratnya yaitu mengurus keluarga. Demikian juga  adat “merarik” di Sasak Lombok yang bisa mengarah pada tindakan diskriminatif terhadap perempuan karena memposisikan perampuan sebagai obyek dalam prosesi awal pernikahan.

            Di  lokasi lain, terdapat beberapa peran kepala adat suku Aplim-Apom (Papua) dalam masyarakat antara lain peran dalam kehidupan ekonomi, kegiatan sosial, sebagai pemangku adat, mengatur tanah, rumah adat, dan sebagai perantara baik dalam perdagangan maupun dalam penyelesaian perkara. Peran kepala adat telah mampu mempengaruhi bentuk dan bekerjanya institusi politik di tingkat lokal yang relatif otonom dalam arti muncul kemampuan untuk mengatur diri sendiri.             Posisi kepala adat di berbagai bidang yang dikonstruksikan sebagai modal sosial melalui pelembagan institusi lokal berdampak pada penguatan desentralisasi dan demokrasi lokal yang pada akhirnya diharapkan bisa mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan yang diidamkan oleh masyarakat di tingkat lokal itu sendiri. Keberhasilan pelembagaan pola kepemimpinan kepala suku ini perlu dukungan rasa saling percaya warga komunitas lokal dan perilaku jujur kepala adat sebagai pijakan bagi pelembagaan sistem pengelolaan kepentingan bersama yang lebih demokratis. 

Sementara itu dalam konteks relasi kenegaraan antara daerah dan pusat,  dalam kasus DIY, posisi Sultan lebih menonjolkan sebagai alat daerah dibandingkan sebagai alat pemerintah pusat. Dalam dinamika hubungan pusat-daerah, Sultan mempunyai hubungan yang bervariasi sesuai dengan kepentigannya. Suatu saat posisi Sultan kurang merepresentasikan sebagai alat pusat misalnya upaya menentang keinginan pemerintah pusat  dalam hal pemilihan gubernur DIY. Tetapi di waktu lain, Sultan sejalan dengan keinginan Pusat, misalnya  upaya Sultan  mendukung keinginan investor asing yang ingin bekerja sama dengan korporasi milik keluarga Sultan untuk melakukan penambangan pasir besi di Kulon Progo yang  sangat ditentang oleh warga setempat. Di sisi lain, Sultan berhasil untuk mengangkat tradisi kekratonan yang mempunyai ciri ”khas” mementingkan integrasi antara rakyat dengan raja (manunggaling kawulo lan gusti; jumbuhing kawulo-gusti) yang mengandung unsur sinkretis dan  mistis. Dengan demikian DIY dinilai kurang menjunjung nilai-nilai demokrasi karenanya, seperti tidak menampung suara dari bawah yang sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan. 

            Pada akhirnya perkenankan kami mengutip apa yang telah dikemukakan oleh Dr. Riwanto Tirtosudarmo dalam makalah Nada Dasar yang telah disampaikan pada hari pertama seminar ini.

“…………………. merupakan gambaran betapa berbagai persoalan yang bersumber pada ketidakadilan struktural telah berkembang secara luas di Indonesia. Makalah-makalah SI XIII ini dengan gamblang memperlihatkan betapa ketegangan, dalam beberapa kasus, bahkan telah berubah menjadi konflik terbuka antara negara dan warga negara (vertical conflicts) maupun antara kelompok-kelompok warga (horizontal conflicts). Dalam konteks ini ketegangan antara mayoritas dan minoritas  juga akan mudah sekali muncul dan dapat diduga akan selalu terkalahkannya mereka yang tergolong sebagai minoritas. Beberapa makalah juga memperlihatkan upaya untuk mengembangkan diskursus yang bersifat teoritik dari ketegangan hubungan yang ada antara negara dan warga negara. Berbagai persoalan dan isu yang saat ini kita hadapi sebagai sebuah bangsa secara imajinatif telah berhasil disajikan oleh para pemakalah SI XIII ini. Berbagai bentuk ketegangan dan konflik yang terjadi, umumnya pada aras lokal, tidak dapat dilepaskan dari ketidakadilan struktural yang bersumber pada negara dan elit politik yang menguasainya. Cita-cita menjadi negara bangsa saya kira akan bermakna jika warga negara tanpa kecuali telah menikmati kesejahteraan dan keadilan yang dijanjikan oleh konstitusi dan itu hanya mungkin jika akses yang sama terhadap kekuasaan telah dimiliki oleh setiap warga negara, betapa pun jauhnya cita-cita ini.”  

 

Semua permasalahan  terutama yang menyangkut kebijakan akan dibahas dalam forum Round-table discussion yang dilaksanakan pada  Jum’at, tanggal 13 Juli 2012.

Akhirnya  perlu kami kemukakan sekali lagi bahwa kesimpulan ini bersifat sementara sehingga masih terbuka untuk masukan dari partisipan baik secara lisan maupun tertulis untuk penyempurnaannya.

Last Updated ( Friday, 14 September 2012 )
 
< Prev   Next >
.

Publication

Polls

Where do you find out about Percik ?
 
© 2017 kampoeng percik
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.